Wednesday, March 11, 2015

Merger Bank Syariah di Tengah Aset yang Lesu

Gaung perbankan syariah makin bergema. Sepanjang hampir 16 tahun ini, bank syariah telah tumbuh 500-an persen. Saat ini, setidaknya ada 2.950 jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia.

Namun, perkembangan jumlah bank syariah tersebut, belum dibarengi dengan perkembangan aset. Jumlah aset bank syariah kurang dari lima persen dari total aset perbankan konvensional. Isu merger, atau peleburan bank syariah kepunyaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun mencuat.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2014, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank. Sementara itu, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 bank. Ditambah lagi, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Cukup fantastis memang, mengingat umur industri keuangan syariah yang baru belasan tahun. Bank syariah pertama kali hadir di Indonesia pada 1991, melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI). Delapan tahun kemudian, disusul Bank Syariah Mandiri, hingga s

ekarang berkembang menjadi 197 bank syariah (BUS, UUS, dan BPRS). Meski begitu, aset bank syariah belum juga menggembirakan. Menurut catatan Bank Indonesia, hingga Oktober 2014, total aset perbankan syariah baik BUS maupun UUS hanya Rp260,36 triliun. Itu artinya, aset bank syariah baru 4,78 persen dari total aset perbankan konvensional yang bernilai Rp5.445,65 triliun. Sedangkan total aset, khusus BUS dan UUS sebesar Rp260,366 triliun, pembiayaan Rp196,491 triliun, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah sebesar Rp207,121 triliun.

Dengan total aset seperti itu, perbankan syariah dinilai kurang kompetetitif kalau berjalan sendiri-sendiri. Apalagi, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Karena itu, beberapa kalangan seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) meminta negara melebur bank syariah milik pemerintah.

"Kalau Asbisindo, kami memerlukan bank syariah menjadi anchor industri syariah untuk bersaing dalam MEA," kata Sekjen Asbisindo, Achmad K Permana, kepada Arie Dwi Budiawati, jurnalis VIVA.co.id, Rabu 11 Maret 2015.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN tengah mengkaji wacana merger tersebut. Rencananya, BUS dan UUS seperti PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRISyariah (BRISyariah), dan UUS PT Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) akan dilebur.

Menteri BUMN, Rini Soemarno pernah mengatakan kalau Indonesia belum memiliki bank syariah yang besar. Padahal, jumlah penduduk muslim di Indonesia cukup banyak. Karenanya, perlu adanya penyatuan bank syariah milik BUMN.

"Mungkin kalau syariah, belum bisa memastikan bagaimana strukturnya. Tetapi, kemungkinan besar yang terbaik itu merger, bukan holding," kata Menteri Rini, beberapa waktu lalu. Kajian ini pun pernah didiskusikan dengan OJK, yang juga mengusulkan hal serupa. Meski begitu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, menampik kalau merger itu bertujuan untuk meraup aset jumbo.

Fokus merger, kata dia, untuk penyehatan permodalan bank syariah pelat merah tersebut. "Tidak kejar aset, yang penting bank sehat dulu," ujar Muliaman.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah, M. Syakir Sula membenarkan fakta tersebut. Menurutnya, saat ini, umumnya bank syariah masih dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan BUKU 2.

Karena itu, dia berpesan, bila merger benar-benar terjadi, pemerintah hendaknya memberi suntikan modal. Tujuannya, untuk memperbesar aset bank tersebut sehingga modal bank syariah bisa naik ke BUKU 3.

"Belum ada bank syariah yang masuk ke BUKU 3. Kalau dikasih modal Rp5 triliun, atau Rp10 triliun, itu oke. Size-nya bisa naik signifikan," kata Syakir kepada

0 comments:


Post a Comment