Friday, April 23, 2010

Sejarah Makam Mbah Priuk

Sejarah Makam Mbah Priuk memiliki sejarah yang panjang sejak zaman penjajahan belanda, Makam Mbah Priuk merupakan akar permasalahan terjadinya bentrokan Satpol PP dengan warga

Singkatnya menurut surat hak pengelolaan tanah (HPL) yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas areal Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta Utara, termasuk di dalamnya lokasi yang menjadi makam Mbah Priuk, adalah milik PT Pelindo II, Tanah seluas 5,4 hektar di kompleks makam yang kini menjadi persoalan, HPL No 1 Tahun 1987 terdaftar atas nama Perum Pelindo II," kata Wakil Ketua Komnas HAM Nurcholis.

Informasi tersebut disampaikan oleh pihak BPN di Gedung Komnas HAM

Di lain pihak ada juga pendapat bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan era pemerintahan Hindia Belanda.

  • Bermula pada tahun 1934 diterbitkan surat izin mendirikan bangunan No 1268 tertanggal 19 Desember 1934 dari Pemerintah Belanda kepada Zein Al Haddad untuk mendirikan bangunan gudang di atas tanah makam pribumi di Tanjung Priok.


Dan akhirnya status lahan tersebut kemudian menjadi tanah negara (eigendom verbonding). Hal ini merujuk mulai tidak berlakunya UU Pokok Agraria dan lahirnya Keppres No 32 Tahun 1979 yang menyatakan semua hak barat terhitung sejak keluarnya Keppres maka menjadi status tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Kemudian, dengan Keppres tersebut, Pemerintah RI memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memiliki hak barat untuk mendaftarkan apa saja yang menjadi haknya.

"Ini menjadi penguasan Pelindo sejak mengajukan permohonan HPL seluas 145 hektar. Di atas areal yang diajukan itu terdapat makam yang dipersengketakan seluas 5,4 hektar. Mulai diproses pada tahun 1986 lalu keluar keputusan dan telah didaftarkan hak pengelolaan lahannya pada tahun 1987," paparnya.

Dengan demikian, tanah tersebut dapat diklaim sebagai milik PT Pelindo II secara resmi.

Namun, pihak ahli waris juga menyatakan diri memiliki hak atas tanah makam tersebut. Nurkholis menjelaskan, pihak ahli waris memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No 847 Tahun 1999 atas areal tanah makam Mbah Priuk seluas 5,4 hektar.

Hal inilah yang kemudian memicu persoalan menjadi seperti sekarang ini. Pasalnya, dalam catatan resmi BPN Jakarta Utara, seperti disampaikan oleh Muhammad Ikhsan, hingga saat ini tidak terdaftar SKPT seperti yang dimaksud atas nama pihak ahli waris makam Mbah Priuk.

"SKPT No 847 Tahun 1999 tidak tercatat dalam register dan kantor arsip pertanahan BPN Jakarta Utara tahun 1999," kata Nurkholis, menirukan Muhammad Ikhsan.

Lebih lanjut, Nurkholis menerangkan, masih banyak persoalan yang perlu didalami dari berbagai dokumen-dokumen dan hak-hak hukum kepemilikan tanah tersebut.

Ia mengatakan, Komnas HAM dan BPN menyatakan telah mencapai kata sepakat untuk melakukan verifikasi atas berbagai dokumen kepemilikan tanah tersebut, termasuk SKPT yang dimiliki oleh pihak ahli waris. "Karena SKPT yang dimiliki oleh ahli waris tidak terdaftar di BPN, kami akan usahakan surat ini diuji di lab forensik Polri," tandasnya.

0 comments:


Post a Comment