Friday, July 31, 2009

Analisis Pendapatan petani padi dan faktor yang mempengaruhinya

1.1. Latar Belakang
Sejak dulu, Indonesia hidup dari petanian dan berjaya dengan pertaniannya. Sebelum kolonisasi, Indonesia menjadi pengekspor beras di Asia Tenggara. Sekarang kita menjadi pengimpor utama beras dari Asia Tengara (Soemardjo, 2007).
Pembangunan pertanian selama tahun 1970-an dan 1980-an sudah cukup berhasil, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektor pertanian rata-rata 3,2 % per tahun. Swasembada beras dapat dicapai pada tahun 1984, dan telah berhasil memacu pertumubuhan ekonomi pedesaan. Swasembada beras ini hanya dapat dipertahankan sampai tahun 1993. Pada saat itu produktivitas padi Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara dan Asia Selatan, upah tenaga kerja pertanian dan harga saprodi terutama puypuk terendah di asia Tenggara, karenanya Indonesia memiliki keunggulan kompetitif beras sebagai substitusi impor (Kasryno, 2000).
Mulai tahun 1984 kebijakan pembangunan ekonomi meninggalkan sektor pertanian, dengan memacu pertumbuhan industri pengolahan, yang penuh ketergantungan pada impor. Disektor pertanian sendiri program diversifikasi dilaksanakan dengan mendorong pertumbuhan komoditi ekspor (tanaman perkebunan) terutama kelapa sawit, kakao dan produk perikanan seperti udang, tuna dan cakalang. Hal ini menyebabkan anggaran untuk sektor pertanian terutama masalah pangan menurun drastis, sehingga pembangunan infrastruktur di pedesaan baik di Jawa maupun luar Jawa untuk pertanian pangan terabaikan (Kasryno, 2000).
Dinyatakan juga oleh Soemardjo (2007), bahwa pemerintah terlalu berambisi untuk menjadikan Indonesia sebuah negara industri raksasa, berlomba dengan negara-negara industri di dunia. Padahal industri pertanian telah dibuktikan oleh penjajah, memberi keuntungan luar biasa di pasar dunia. Setelah kemerdekaan, industri pertanian hanya dilanjutkan tetapi tidak dikembangkan. Walaupun dalam GBHN telah dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi berbasis pada sektor pertanian. Sawah-sawah yang produktif banyak yang disulap menjadi pusat-pusat industri patungan dengan luar negeri. Akibatnya petanipun didesak menjadi penganggur. Padahal pertanian merupakan sumber kehidupan sejak berabad-abad tahun yang lalu. Petani sawahpun seolah disingkirkan sehingga untuk memenuhi kebutuhan makan, bangsa ini mengimpor dari negara-negara tetangga yang luasnya lebih kecil dari Indonesia (Soemardjo, 2007).
Selama dekade 1990-an jumlah petani gurem yang mengusahakan lahan pertanian < 0,50 hektar meningkat dengan laju 1,5 % dan jumlah buruh tani meningkat dengan hampir 5 % per tahun, sebagai akibat lahan mereka terpakai untuk kepentingan industri dan perusahaan perkebunan besar, pada akhirnya yang pada saat itu Jawa yang merupakan lumbung penghasil padi, produktivitasnya menurun drastis dan puncaknya pada tahun 1993, Indonesia bukan lagi swasembada beras, tetapi malah menjadi negara pengimpor beras (Departemen Pertanian, 1995).
Sementara di luar Jawa pembangunan pertanian didominasi oleh perusahaan besar terutama di bidang perkebunan, dimana pembangunan pertanian melibatkan masyarakat berupa program PIR (Perusahaan Inti Rakyat) dengan ketentuan 60 % areal dimiliki oleh plasma. Pada tahun 1990, kebijakan pemerintah berubah bahwa perusahaan besar perkebunan boleh memiliki dan menguasai 100 % dari lahan yang usahakan, bahkan boleh 100 % modal asing. Hal inilah yang menyebabkan masyarakatlebih senang bekerja diperkebunan dibanding mengusahakan lahan sendiri untuk bertani tanaman padi (Mubyarto, 1984).
Adalah suatu pengharapan yang wajar dari para petani, terutama petani padi bahwa pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah yang menempatkan sektor pertanian sebagai titik sentral dan titik geraknya merupakan strategi yang mampu melibatkan sebagaian masyarakat dalam proses perubahan teknologi membawa proses pemerataan yang dicirikan adanya kemajuan ekonomi yang dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat (Hernanto, 1998).
Tingkat kemiskinan absolut tahun 2004 mencapai 36,10 juta orang, sebagian besar tinggal dipedesaan (68,70%) dengan kegiatan utama (60%) di sektor pertanian, terutama usahatani tanaman pangan atau padi. Padahal sektor pertanian, khususnya usahatani lahan sawah, memiliki nilai multifungsi yang besar dalam peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Sudaryanto,2006).
Oleh sebab itu pemerintah melalui Presiden telah mencanangkan kembali hal peningkatan ketahanan pangan, terutama kecukupan beras. Peningkatan pangan menjadi pokok, terutama dikaitkan dengan fenomena pemanasan global dan bencana alam yang berpotensi membuat ketersediaan pangan dapat berkurang, sementara jumlah penduduk terus bertambah (Kompas, 2007).
Oleh sebab itu program pembiayaan kredit pertanian dengan bantuan jaminan pemerintah telah digulirkan sejak Oktober 2006. Namun pada kenyataannya kredit tersebut tidak menyentuh kelompok petani kecil yang tidak memiliki asset sebagai jaminan. Lemahnya penyerapan kredit oleh petani kecil karena kurangnya sosialisasi dab banker tidak berani mengambil resiko untuk menyalurkan kredit kepada petani kecil. Sosialisasi tidak cukup dengan media massa, harus terjun langsung, bertemu langsung dengan petani. Tanpa cara tersebut petani kecil yang umunya berpendidikan rendah, lemah informasi, dan kurang berpengalaman sulit mendapatkan akses ke bank (Kompas, 2007).
Memang harus diakui bahwa bidang pertanian Indonesia masih lemah dan kurang produktif. Sumbangannya tidak sepadan dengan persentase angkatan kerjanya, ditambah lagi pembangunan pedesaan yang diarahkan pada sektor pertanian, telah menunjukkan kepada kita bahwa pada umumnya manfaat proyek kurang menyentuh golongan petani dan buruh tani. Hal ini berlawanan dengan GBHN untuk pembangunan ekonomi, dimana telah digariskan bahwa hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata diantara para pelaku pembangunan itu sendiri (Soejono, 1998).
Menurut beberapa penelitian, antara lain yang dilakukan oleh Aart Schrevei (1998) dan penelitian-penilitian lainnya, menyimpulkan bahwa sebagian besar pendapatan yang diperoleh petani sebagian besar masih berasal dari usahataninya, disamping mereka juga memperoleh pendapatan tambahan dari hasil kerja sampingan di luar usahatani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian utama bagi mereka.
Dari latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini akan menganalisa tingkat pendapatan petani, faktor-faktor apa yang berpengaruh pada tingkat pendapatan mereka, serta merumuskan usulan guna meningkatkan pendapatan mereka. Menurut rencana penelitian ini akan dilakukan pada Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Perumusan Masalah.
Pembangunan pertanian di sektor pertanian khususnya pada tanaman pangan di Indonesia sebenarnya sudah sejak dulu dilaksanakan dengan melakukan pengenalan sistem bimbingan massal (bimas) dan intensifikasi khusus (insus). Sistem ini sebenarnya masih dilanjutkan dan disempurnakan melalui program-program penyuluhan pertanian yang ditujukan pada kelompok-kelompok tani (Soekartawi, 1985).
Petani kita miskin, bukan karena harga pupuk naik, juga bukan karena pemerintah mengimpor beras, pernyataan tersebut justru akan menyembunyikan permasalahan pokok, yang selama ini telah mengakibatkan petani tetap miskin. Petani kita, terutama petani padi, tetap miskin karena dua isu pokok, yaitu: mereka tidak terorganisasi dengan baik dan sekaligus tidak punya data base tentang padi. Ditambah lagi pemerintah tidak pernah mampu melihat permasalahan pokok yang dihadapi para petani padi kita, sehingga solusi yang diberikan pun juga selalu salah (Rahardi, 2007).
Masalahnya tidak semua masyarakat petani tergabung dalam kelompok tani. Oleh sebab itu masih banyak petani yang belum tersentuh pada program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain produktivitas petani masih rendah dan harga padi yang tidak kunjung membaik, sementara harga sarana produksi yang terus mengalami kenaikan, sementara peran dari Bulog juga tidak maksimal, hal ini akan semakin menambah beban pada petani (Anonimus, 2006).
Maka jika kita perhatikan tingkat kesejahteraan petani pada masyarakat pedesaan dapat dikatakan rendah sekali. Bahkan banyak petani atau anak-anak mereka enggan untuk bekerja pada sektor pertanian, mereka lebih senang bekerja pada sektor industri pada daerah perkotaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijawab, antara lain:
1. Berapa rata-rata tingkat pendapatan yang diperoleh petani padi di daerah penelitian?
2. Adakah perbedaan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan petani non kelompok tani?
3. Faktor apa saja yang diduga mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh petani di daerah penelitian?
4. Bagaimana distribusi pengalokasian dari pendapatan yang diperoleh petani serta alasan-alasan petani melakukan hal tersebut?

Kalau rekan - rekan mau download lengkap silahkan download, kalau tidak berkeberatan jangan lupa komentarnya untuk kemajuan blog ini
http://www.indowebster.com/analisis_pendapatan_petani_Padi.html

0 comments:


Post a Comment