Friday, March 6, 2009

laporan keungan dinas kehutanan kab 50 kota

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan tahun 2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008.
Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008.
Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (learning process) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimas yang akan datang.


Payakumbuh, Januari 2009
Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN



Ir. SEVINA ROZALEN
NIP. 710017660



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat yang tediri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Padang, Januari 2009
Pj. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO PROPINSI SUMATERA BARAT


A K M A L, SH
Pembina Utama Muda / 19540525 1987 09 1 001













D A F T A R I S I


Kata Pengantar ………………………………………………………
Pernyataan Tanggung Jawab ………………………………………………
Daftar Isi ……………………………………………………………………
LRA Konversi ……………………………………………………………
NERACA …………………………………………………………………… i
ii
iii
v
vi


BAB I





BAB II





BAB III




BAB IV








BAB V







BAB VI


BAB VII PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ………
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan …………
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan ……

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro …………………………………………….
2.2 Kebijakan Keuangan ………………………………………..
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD ………………..

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ……
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target
yang Telah Ditetapkan …………………………………..

KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ……………………….
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan
yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ………..

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan
Keuangan ……………………………………………………
5.1.1 Belanja ……………………………………………….
5.1.2 Aset …………………………………………………..
5.1.5 Kewajiaban ………………………………………….
5.1.6 Ekuitas Dana …………………………………………

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

PENUTUP ……………………………………………………



LAMPIRAN
Lampiran A : Rekapitulasi Setoran Belanja GU dan TU
Lampiran B : Rekapitulasi Pajak 2008
Lampiran C : Rekapitulasi Pajak yang Belum Disetorkan Per 31 Desember 2008
Lampiran D : Rekapitulasi Contra Post Per 31 Desember 2008
Lampiran E : Rekapitulasi Inventaris Per 31 Desember 2008
Lampiran F : Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2008
Lampiran G : Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja DPA Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat tahun 2008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 DATA UMUM SKPD
Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas Otonom yang baru dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2002, sebagai perwujudan atau realisasi dari pemberlakuan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang bersifat otonom di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota

1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kehutanan .
Sesuai dengan bunyi BAB II pasal (2) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 44/BLK/2001 Tanggal 18 Juni 2001 tentang Organ isasi dan tata Kerja Dinas Kehutanan, Tugas Pokok Dinas Kehutanan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Tugas Pemerintahan di Bidang Kehutanan sebagaimana tersebut diatas. Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan Tugas Pokok :
a. Pelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dibidang Kehutanan
b. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas serta pelayanan Administrasi Dinas
c. Pelaksanaan pengawasan , pengamanan dan pengedalian teknis dan funsional dibidang Kehutanan.
d. Pelaksanaan pengkajian teknologi dibidang Kehutanan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang Kehutanan.
e. Pemberdayaan aparatur bawahannya.
f. Pelaksanaan pengawasan teknis dan fungsional.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati



Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Kehutanan mempunyai kewenangan :
a. Memimpin Dinas Kehutanan
b. Perumusan kebijakan dibidang Kehutanan untuk mendukung pembangunan Daerah
c. Memfasilitasi pengembangan usaha di bidang kehutanan
d. Menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung serta lahan dan konservasi tanah diluar kawasan hutan.
e. Mengkoordinir penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang kehutanan.
f. Mengkoordinir dan merekomendasikan pengelolaan yang meliputi : tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian terhadap kawasan hutan.
g. Mengkoordinir dan merekomendasikan pemberian izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan pada hutan produksi, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada areal pengunaan lain.
h. Mengkoordinir penyelenggaran pengamanan kawasan hutan dan penertiban peredaran hasil hutan kayu dan non kayu.
i. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2008, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.
Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.
Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam prosess penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.

1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2008 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :
- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1.6 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
I. Pendahuluan
1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan
1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
1.4 Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Makro, Kebijkan keungan dan pencapaian target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro;
2.2 Kebijakan Keuangan;
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
IV. Kebijakan Akuntasi
4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
4.2 Basis Akuntasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntasi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
VI. Penjelasan atas informasi-informsi Non Keuangan

VII. Penutup.













BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro
Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dibidang Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan system kehutanan yang tertata dengan baik untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :
- Melengkapi sarana dan prasarana kehutanan di kabupaten sesuai kebutuhan secara bertahap.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang Kehutanan
Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di bidang Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan kedudukan Bupati selaku pemerintah di daerah.
Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa peran Dinas Kehutanan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas-tugas kehutanan yang diarahkan untuk menata system kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kebutuhan.

2.2. Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2008 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan
Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2008 digariskan sebagai berikut :
 Peningkatan kualitas sitem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah


2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja
Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja lansung dan belanja tidak lansung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :
• Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
• Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
• Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksnaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikaian, DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.




Dalam rencana kerja tahun 2008, Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 3 Program yang didukung oleh 19 Kegiatan yaitu :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3) Program Penyuluhan Kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
4) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5) Program Konservasi Sumber Daya Hutan
























BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN


3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.1.1. Belanja
Total realisasi belanja Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 3.473.784.795,- Jumlah tersebut mencapai 93,91 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 3.986.637.096,- dengan rincian sebagai berikut :


Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp3.228.478.096,- terealisasi sebesar Rp 3.024.316.885,- atau sebesar 93,68 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 204.161.211,- disebabkan karena perbedaan jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2008 dengan tahun anggaran berjalan.
Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 695.584.000,00 terealisasi sebesar Rp. 656.907.910,00 atau sebesar 94,44%.
Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. 62.575.000,00 terealisasi sebesar Rp. 62.560.000,00 atau sebesar 99,98 %.




3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang bearti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD. Disamping itu perubahan system pengelolaan keuangan daerah dari KEPMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 mengakibatkan perlunya pemahaman dan pembelajaran lebih lanjut dari setiap unsur yang terlibat dalam proses keuangan daerah juga menjadi kendala dalam merealisasikan anggaran tahun 2008.
























BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat belum ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi belum ditetapkan maka penyusunan laporan keuangan tahun 2008, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belum disusunnya kebijakan akuntansi tersebut berkaitan dengan masa transisi dan perlunya persiapan baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia.

4.1 Entitas Akutansi.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2008 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Kehutanan sebagai salah satu SKPD dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disyahkan oleh Pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewaji-ban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.
Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.








4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :
4.3.1. Pengukuran/ Penilaian Aset
a. Kas
Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.
b. Piutang
Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

c. Persediaan disajikan sebesar :
• Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
• Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah
Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan





e. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut . Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelin, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Aset Tetap Lainnya
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali penyajian aset. Hal ini disebabkan karena belum diperhitungkannya nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut.























BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No Perkiraan Realisasi 2008
(Rp) Anggaran 2008
(Rp)


-

Pendapat. Retribusi Daerah
958.030.360,00
582.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan target penerimaan pendapatan retribusi daerah dalam tahun anggran 2008 yang terdiri dari :

- Retribusi Pengujian KB
- Retribusi Izin Trayek
- Ex PNBP Postel
620.062.000,00
126.133.360,00
211.835.000,00
422.000.000,00
120.000.000,00
40.000.000,00

Sub Jumlah 958.030.360,00 582.000.000,00

Jumlah realisasi tersebut mencapi 164,61 % dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp. 582.000.000,00. dimana terdapat 2 ( dua ) Jenis Retribusi yakni Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dianggarkan Rp 422.000.000,00 dapat mencapai realisasi sebesar Rp 620.062.000,00 sedangkan untuk Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp 120.000.000.00 dapat mencapai realisasi sebesar Rp. 126.133.360,00 dan satu jenis pendapatan lain-lain yang syah dengan target Rp. 40.000.000,00 yaitu Ex. PNBP Postel dengan realisasi Rp. 211.835.000,00.

-
Belanja Pegawai 12.764.523.751,00
14.769.492.671,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggran 2008. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :




6.294.157.925,00
- Belanja Tidak Langsung
- Gaji dan Tunjangan
- Tambahan penghslan PNS

Sub Jumlah

- Belanja Langsung
HonorTim Pengad. brg/jasa
Honor Bend & Pemb. Bend.
Honor fas/inst./N. Sumber
Honor T. Ahli/Ins/N. Smbr
Honor Peg honor /PTT
Honor Juri /Penilai
Honor Instruktur senam
Honor Moderator
Honor MC/Pem. acara
Honor Pembaca do’a
Honor Penceramah
Honor Tim KORSIK
Uang lembur PNS
Uang lembur Non PNS
Belanja Konstribusi

9.739.909.251,00
2.160.224.500,00

11.900.133.751,00


725.000,00
16.800.000,00
57.050.000,00
29.150.000,00
102.895.000,00
6.950.000,00
3.900.000,00
200.000,00
600.000,00
500.000,00
2.050.000,00
47.170.000,00
577.680.000,00
13.820.000.00
4.900.000,00
11.145.232.671,00
2.385.450.000,00

13.530.682.671,00


725.000,00
19.200.000,00
74.325.000,00
29.400.000,00
110.370.0000,00
6.950.000,00
3.900.000,00
400.000,00
700.000,00
500.000,00
2.600.000,00
72.000.000,00
892.900.000,00
16.840.000,00
8.000.000,00

Sub Jumlah 864.390.000,00 1.238.810,00,00
Jumlah 12.764.523.751,00
14.769.492.671,00


b. Belanja barang dan jasa 3.758.712.083,00 4.957.392.925,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun 2008.
Jumlah realisasi mencapai 78,52 % dari anggaran yang ditetapkan.
Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

- Blj bahan habis pakai
- Blj Bahan Material
- Blj Jasa Kantor
- Blj Prwtn Kend Bermotor
- Blj Cetak & Penggandaan
- Blj Sewa Rmh/Gedung
- Blj Sewa Sarana Mobilitas
- Blj Sewa Perlgkpn Ktr
- Blj Makan Minum
- Blj Pakaian dinas dan atrb
- Blj Pakaian Kerja
- Blj Perjln Dinas
- Blj Perwtn perlt & prlk.knt
270.801.634,00
18.261.000,00
1.742.158.224,00
203.927.500,00
188.230.700,00
66.854.200,00
67.600.000,00
17.910.000,00
87.389.000,00
96.920.000,00
7.862.000,00
948.644.500,00
42.153.325,00

364.541.800,00
20.050.000,00
2.477.940.600,00
271.594.500,00
229.506.350,00
72.200.000,00
99.550.000,00
20.600.000,00
126.750.000,00
97.500.000,00
7.875.000,00
1.099.734.675,00
69.550.000,00


Sub Jumlah
3.758.712.083,00
4.957.392.925,00


c.
Belanja Modal
1.893.690.000,00
1.864.751.500
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal dalam tahun 2008. Jumlah realisasi belanja modal terealisasi sebesar 95,15 %, Belanja Modal dalam tahun 2008 terinci atas :
BM. Trailer Perahu Karet
BM Racun api
BM Komputer /PC
BM Komputer/Note Book
BM Printer
BM Kelenglkapan Komputer
BM Kursi Kerja
BM Kamera
BM Billboard
BM Rambu Jalan
BM Konstruksi bangunan 26.950.000,00
17.160.000,00
32.180.000,00
94.578.000,00
1.440.000,00
5.905.000,00
10.450.000,00
3.000.000,00
35.000.000,00
1.249.445.500,00
388.643.000,00
27.500.000,00
18.840.000,00
32.500.000,00
95.000.000,00
1.500.000,00
11.050.000,00
10.500.000,00
3.000.000,00
36.000.000,00
1.259.800.000,00
398.000.000,00

Sub Jumlah 1.864.751.500,00 1.893.690.000,00

Total 18.387.987.334,00 21.620.575.596,00
Dalam jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp. 1.864.751.500,00, terdapat
belanja atas sarana dan barang yang bersifat habis pakai senilai Rp.
1.255.350.500,00 yang tidak dikapitalisir sebagai aktiva tetap.


5.2 Neraca

No Perkiraan Tahun 2008
(Rp) Tahun 2007
(Rp)

1.
Kas di Bend. Pengeluaran
540.000,00
297.380.493,00
1. Kas di Bend. Pengeluaran.
Terdapat kas di Bendaharawan Pengeluaran sebasar Rp. 540.000,00 merupakan pembatalan tunjangan jabatan 1 orang pegawai esselon IV yang dilantik bulan Nopember pada esselon III di Kantor Gubernur yang sampai dengan 31 Desember 2008 belum disetorkan ke kas daerah.

2.




3.




4. Kas di Bendh. Penerima

Kas di Bendaharawan Penerima sebesar Rp. 7.632.000,- merupakan penerimaan pendapatan pada tanggal 31 Desember 2008 yang belum sempat disetorkan ke kas daerah yang berasal dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) Rp. 1.632.000,00 dan PNBP Postel Rp 6.000.000,-

R/K (M) BUD Rp. 958.030.560,00 433.237.300,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2008 dan 2007 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah disetorkan ke kas daerah.

Persediaan Rp. 144.086.060,00 138.443.300,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2008 dan 2007, yang terdiri dari : ATK dan Bahan Cetakan (Rincian persatuan disajikan dalam lampiran)

b. Aset Tetap
1 Tanah 26.589.715.000,00 26.589.715.000,00








BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas Otonom yang baru dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2002, sebagai perwujudan atau realisasi dari pemberlakuan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang bersifat otonom di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dengan dikeluarkannya Perda No 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi maka SOTK Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami perubahan. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana Lampiran 1

B Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
• Sub Bagian Keuangan
• Sub Bagian Program dan Pelaporan

- Bidang Rehabilitasi Hutan lahan dan pengelolaan Daerah aliran sungai
• Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
• Seksi Pengelolaan Daerah Aliran sungai dan Konservasi tanah
• Seksi Pengembangan Kelembagaan dan informasi Kehutanan


- Bidang Perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan
• Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan
• Seksi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman
• Seksi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan


- Bidang Pengembangan dan perlindungan Hutan
• Seksi Perlindungan Hutan
• Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Kasus bidang Kehutanan
• Seksi Pengedalian Hutan dan Sarana prasarana pengamanan hutan

- Bidang Pemanfaatan dan tata guna hutan :
• Seksi Inven tarisasi dan penatagun aan kawasan hutan
• Seksi Pemanfaatan hutan dan Produksi hasil hutan
• Seksi Penatausahaan dan Peredaran hasil hutan


C. Aspek Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh kota
1. Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota pelaksana Teknis Kehutanan di daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kehutanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kehutanan yang pada dasarnya adalah melaksanakan perumusan kebijakan Teknis di bidang Kehutanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan , serta pembinaan urusan dibidang kehutanan.
Pelaksanaan tuigas Dinas Kehutanan hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas kehutanan .
Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Kehutanan sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang Kehutanan



2,. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Komposisi keadaan Desember 2008 sebanyak 72 orang dan 2 orang PTT.

D. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan
Terdapat 1 ( satu ) kegiatan yang target indicator kinerja tidak tercapai yaitu: Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan .
Kegiatan ini tidak dapat terealisasi karena tidak adanya waktu pelaksanaan tidak mencukupi karena Anggaran Kegiatan ini merupakan kegiatan yang tertuang dalam APBD Perubahan . Pada bulan Desember 2008 dengan dana tersedia sebesar Rp. 49.650.000,-



















BAB VII
PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.
Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.
Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Kehutanan diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Pengunaan Anggaran sebagai berikut :
Realisasi Pengunaan sebagai berikut :
 Total Realisasi belanja Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahun anggaran 2008 tercatat sebesar Rp 3.743.784.795,00 atau 93.91 % dari jumlah yang dianggarakan yaitu sebesar Rp 3.986.637.096,00 dengan rincian sebagai berikut :


Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indicator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

0 comments:


Post a Comment